KELAS HUKUM ID : Hukum Acara Pengadilan Militer

  Berikut adalah rancangan silabus untuk mata kuliah atau program pelatihan Hukum Acara Pengadilan Militer yang disusun dalam 30 sesi, berdasarkan materi yang terdapat dalam sumber-sumber yang Anda berikan:

Blok I: Pengantar dan Dasar Filosofis (Sesi 1-4)

• Sesi 1: Pendahuluan dan Latar Belakang Peradilan Militer
  • Eksistensi militer sebagai aparat pertahanan negara yang tunduk pada hukum khusus.
  • Sejarah dan perkembangan Peradilan Militer di Indonesia.
• Sesi 2: Dasar Hukum dan Tata Urutan Peraturan
  • UUD 1945 Pasal 30, UU No. 31 Tahun 1997, dan UU No. 34 Tahun 2004.
• Sesi 3: Subjek Hukum (Justisiabel) Peradilan Militer
  • Definisi prajurit TNI, pihak yang dipersamakan, dan anggota lembaga/jawatan yang dipersamakan.
• Sesi 4: Asas-Asas Khusus Hukum Acara Militer
  • Asas Inquisitori, Asas Non-Publicitas (sidang tertutup dalam hal tertentu), dan Asas Komando (Unity of Command).

Blok II: Kelembagaan dan Kewenangan (Sesi 5-8)

• Sesi 5: Susunan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
  • Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur).
• Sesi 6: Kompetensi Absolut dan Relatif
  • Kewenangan mengadili berdasarkan pangkat terdakwa dan wilayah hukum kejadian perkara.
• Sesi 7: Struktur Oditurat Militer
  • Peran Oditurat sebagai penuntut umum, penyidik, dan pelaksana putusan.
• Sesi 8: Pejabat Persidangan
  • Syarat kepangkatan Hakim Militer, Oditur, dan Panitera.

Blok III: Tahap Pra-Ajudikasi / Penyidikan (Sesi 9-13)

• Sesi 9: Aparat Penyidik Militer
  • Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), dan Oditur Militer.
• Sesi 10: Proses Pelaksanaan Penyidikan
  • Laporan polisi, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan tersangka.
• Sesi 11: Upaya Paksa dalam Lingkungan Militer
  • Prosedur penangkapan dan penahanan oleh Ankum atau PM.
• Sesi 12: Penyelesaian Perkara secara Internal vs Hukum
  • Wewenang atasan untuk memberikan hukuman disiplin atau meneruskan ke jalur pidana.
• Sesi 13: Peranan Perwira Penyerah Perkara (Papera)
  • Analisis Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera) sebagai syarat formil pelimpahan perkara.

Blok IV: Tahap Penuntutan (Sesi 14-16)

• Sesi 14: Administrasi Perkara dan Pra-Penuntutan
  • Pembuatan Berita Acara Pendapat (Bapat) dan Saran Pendapat Hukum (SPH).
• Sesi 15: Surat Dakwaan dalam Peradilan Militer
  • Syarat materiil dan formil surat dakwaan, serta jangka waktu perubahan dakwaan.
• Sesi 16: Perbedaan Pendapat Papera dan Oditur
  • Penyelesaian sengketa pelimpahan perkara di tingkat Pengadilan Militer Utama.

Blok V: Tahap Persidangan (Sesi 17-22)

• Sesi 17: Prosedur Pemeriksaan Perkara Biasa
  • Pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, dan hari sidang.
• Sesi 18: Sidang Pembukaan dan Pemeriksaan Identitas
  • Hak-hak terdakwa dan kewajiban hakim dalam melihat status penahanan.
• Sesi 19: Hukum Pembuktian Militer
  • Kekuatan alat bukti, keterangan saksi, dan peran Visum Et Repertum dalam perkara pembunuhan.
• Sesi 20: Persidangan In Absensia
  • Prosedur khusus pemeriksaan perkara desersi tanpa kehadiran terdakwa.
• Sesi 21: Prosedur Pelanggaran Lalu Lintas dan Acara Cepat
  • Pemeriksaan dengan hakim tunggal dan registrasi kilat.
• Sesi 22: Putusan Pengadilan
  • Mekanisme pengambilan keputusan, konsep putusan, dan penyampaian petikan putusan.

Blok VI: Pidana dan Pelaksanaan Putusan (Sesi 23-25)

• Sesi 23: Jenis-Jenis Pidana Militer
  • Pidana Pokok (Mati, Penjara, Kurungan, Tutupan) dan Pidana Tambahan.
• Sesi 24: Pidana Tambahan Khusus: Pemecatan dan Penurunan Pangkat
  • Kriteria penjatuhan pemecatan dari dinas militer dan akibat hukumnya.
• Sesi 25: Eksekusi Putusan (Pelaksanaan Pemidanaan)
  • Peran Oditur sebagai pelaksana putusan dan tempat pelaksanaan pidana (Maspamil).

Blok VII: Upaya Hukum (Sesi 26-28)

• Sesi 26: Upaya Hukum Biasa: Banding
  • Tenggang waktu pernyataan banding, memori banding, dan pengiriman berkas ke Dilmilti.
• Sesi 27: Upaya Hukum Biasa: Kasasi
  • Prosedur pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.
• Sesi 28: Upaya Hukum Luar Biasa dan Grasi
  • Peninjauan Kembali (PK) dan tata cara pengajuan Grasi bagi terpidana mati/seumur hidup.

Blok VIII: Reformasi dan Isu Kontemporer (Sesi 29-30)

• Sesi 29: Urgensi Reformasi Peradilan Militer
  • Tuntutan supremasi sipil, independensi hakim, dan penanganan tindak pidana umum oleh prajurit.
• Sesi 30: Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
  • Penyesuaian terhadap UU No. 1 Tahun 2023 dan Rumusan Pleno Kamar Militer terbaru.

Rancangan ini mencakup seluruh siklus perkara mulai dari pencegahan disiplin hingga upaya hukum luar biasa, dengan memperhatikan kekhususan status prajurit TNI dalam hukum nasional.