KELAS HUKUM ID : Hukum Acara PTUN

  Berikut adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang disusun untuk 30 pertemuan, mencakup aspek teoretis, yuridis, dan praktik litigasi berdasarkan sumber-sumber yang tersedia:

Modul I: Dasar-Dasar dan Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengantar Hukum Acara PTUN: Definisi, istilah-istilah lain, dan kedudukannya sebagai hukum formil untuk menegakkan hukum administrasi materiil.
2. Latar Belakang dan Urgency: Peran negara hukum materiil (welfare state) dan pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah.
3. Tujuan Pembentukan PTUN: Memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga keseimbangan kepentingan.
4. Sejarah dan Landasan Konstitusional: Perkembangan dari TAP MPR, UUD 1945, hingga lahirnya UU No. 5 Tahun 1986.
5. Dinamika Legislasi: Analisis transformasi dari UU 5/1986 ke UU 9/2004, UU 51/2009, hingga dampak UU 30/2014.

Modul II: Asas-Asas dan Organisasi Peradilan

6. Asas-Asas Utama PTUN: Pembahasan mengenai asas Dominus Litis (Hakim Aktif) dan asas praduga Persumptio Iustae Causa.
7. Asas Pembuktian dan Putusan: Memahami sistem pembuktian bebas yang terbatas serta sifat putusan Erga Omnes.
8. Asas Peradilan Cepat dan Murah: Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai UU Kekuasaan Kehakiman.
9. Struktur Organisasi Peradilan: Mempelajari susunan PTUN tingkat pertama, PT. TUN sebagai banding, dan Mahkamah Agung.
10. Pejabat Peradilan: Tugas dan wewenang Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris dalam lingkungan PTUN.

Modul III: Kompetensi dan Objek Sengketa

11. Kompetensi Absolut PTUN: Kewenangan mengadili berdasarkan materi sengketa dan jenis perkara tertentu.
12. Dinamika Kompetensi Pasca UU 30/2014: Perluasan kewenangan PTUN dalam menilai penyalahgunaan wewenang dan diskresi.
13. Kompetensi Relatif: Penentuan wilayah hukum pengadilan berdasarkan kediaman Tergugat atau pengecualian lainnya.
14. Objek Sengketa TUN (Keputusan TUN): Analisis unsur penetapan tertulis, konkret, individual, dan final menurut UU PTUN tradisional.
15. Perluasan Makna KTUN: Pembahasan tindakan faktual, keputusan elektronis, dan keputusan yang berlaku umum sebagai objek gugatan baru.

Modul IV: Tindakan Pemerintah dan Upaya Administratif

16. Konsep Fiktif Negatif dan Fiktif Positif: Perubahan paradigma dari "sikap diam dianggap menolak" menjadi "sikap diam dianggap mengabulkan".
17. Pembatasan Kompetensi PTUN: Mempelajari keputusan-keputusan yang dikecualikan dari wewenang PTUN (Negative List).
18. Upaya Administratif (Keberatan): Prosedur pengajuan keberatan kepada badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan asal.
19. Upaya Administratif (Banding Administratif): Prosedur banding kepada atasan pejabat atau instansi lain sebelum masuk ke ranah peradilan.
20. Kedudukan Upaya Administratif: Kewajiban menempuh prosedur administrasi sebagai syarat formal mengajukan gugatan ke PTUN.

Modul V: Hukum Acara dan Proses Persidangan

21. Pihak-Pihak dalam Sengketa: Identifikasi subjek hukum yang dapat menjadi Penggugat dan Tergugat (Atribusi, Delegasi, Mandat).
22. Konstruksi Surat Gugatan: Teknik penyusunan identitas, posita (dasar gugatan), dan petitum (tuntutan) secara sistematis.
23. Pemeriksaan Pendahuluan I (Administrasi & Dismissal): Proses penyaringan gugatan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan.
24. Disfungsi Proses Dismissal: Studi kasus mengenai kesalahan penentuan objek sengketa dan dampaknya terhadap persidangan.
25. Pemeriksaan Pendahuluan II (Pemeriksaan Persiapan): Peran hakim dalam melengkapi gugatan yang kurang jelas dan memberi nasihat kepada Penggugat.

Modul VI: Persidangan dan Pembuktian

26. Prosedur Acara Biasa dan Cepat: Perbedaan tahapan pemeriksaan biasa dengan pemeriksaan singkat/cepat dalam keadaan mendesak.
27. Tahapan Sidang Terbuka: Pelaksanaan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan.
28. Permohonan Penundaan (Skorsing): Syarat dan alasan dikabulkannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN selama proses persidangan.
29. Hukum Pembuktian: Analisis lima alat bukti sah (surat, ahli, saksi, pengakuan, pengetahuan hakim) untuk mencari kebenaran materiil.
30. Putusan dan Eksekusi: Jenis-jenis amar putusan, pemberian ganti rugi, rehabilitasi, serta pengawasan pelaksanaan putusan.

Catatan: RPS ini dirancang untuk mencakup transisi hukum dari undang-undang lama ke undang-undang administrasi pemerintahan terbaru guna memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa atau praktisi.