Materi Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

 Berikut adalah susunan sesi materi hukum acara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) secara komprehensif, dikembangkan berdasarkan berbagai rencana pembelajaran dan literatur hukum dalam sumber yang tersedia:

Bagian I: Fondasi dan Konsep Dasar Sengketa

• Sesi 1: Pengantar Perkuliahan dan Sejarah ADR Menjelaskan sejarah perkembangan ADR dari masyarakat tradisional, pengaruh sistem hukum Barat (zaman kolonial), hingga pengaturannya dalam hukum positif Indonesia saat ini.
• Sesi 2: Teori Konflik dan Sengketa Membahas definisi konflik vs. sengketa, penyebab sengketa (perbedaan nilai, data, atau kepentingan), serta "lingkaran konflik" dalam hubungan manusia dan bisnis.
• Sesi 3: Karakteristik dan Filosofi ADR Menelaah landasan filosofis ADR (Pancasila/Musyawarah Mufakat) serta karakteristik utamanya yang bersifat sukarela, rahasia, dan mengedepankan solusi saling menguntungkan (win-win solution).
• Sesi 4: Kerangka Hukum ADR di Indonesia Analisis mendalam terhadap UU No. 30 Tahun 1999 sebagai payung hukum utama, serta hubungannya dengan HIR, RBg, dan Rv.
• Sesi 5: Perbandingan Litigasi vs. Non-Litigasi Membedakan mekanisme penyelesaian di pengadilan negara yang bersifat kaku dan terbuka dengan jalur luar pengadilan yang fleksibel dan privat.

Bagian II: Negosiasi dan Mediasi

• Sesi 6: Dasar-dasar Negosiasi Pengertian negosiasi sebagai proses konsensus langsung antar pihak tanpa pihak ketiga.
• Sesi 7: Teknik dan Strategi Negosiasi Bisnis Mempelajari tipe negosiasi (kompetitif, kooperatif, berbasis posisi, atau kepentingan) dan strategi memenangkan negosiasi.
• Sesi 8: Konsep Mediasi dan Peran Mediator Definisi mediasi dan kriteria mediator sebagai pihak ketiga netral yang membantu tanpa otoritas memutus.
• Sesi 9: Tahapan Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan Membahas fase pra-mediasi, pembukaan, identifikasi masalah, kaukus (pertemuan terpisah), hingga mencapai kesepakatan damai.
• Sesi 10: Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016) Integrasi mediasi ke dalam hukum acara perdata, kewajiban mediasi sebelum sidang, dan kekuatan hukum Akta Perdamaian.

Bagian III: Konsiliasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli

• Sesi 11: Prinsip dan Prosedur Konsiliasi Memahami konsiliasi sebagai bentuk mediasi yang lebih intervensif di mana konsiliator dapat mengajukan usulan perdamaian.
• Sesi 12: Konsiliasi dalam Sengketa Khusus Penerapan konsiliasi pada sengketa hubungan industrial dan sengketa konsumen.
• Sesi 13: Mekanisme Konsultasi Hukum Penyelesaian sengketa melalui pendapat profesional dari konsultan yang tidak mengikat pihak lawan secara langsung.
• Sesi 14: Pendapat Ahli (Expert Opinion) Daya mengikat pendapat ahli dalam memberikan klarifikasi teknis atas suatu fakta sengketa bisnis.
• Sesi 15: Evaluasi Tengah Program dan Analisis Kasus ADR Review materi sesi 1-14 dan simulasi penyelesaian kasus melalui negosiasi atau mediasi.

Bagian IV: Arbitrase – Hukum Materiil dan Perjanjian

• Sesi 16: Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase Arbitrase sebagai "pengadilan swasta" yang keputusannya bersifat final dan mengikat sengketa di bidang perdagangan.
• Sesi 17: Sejarah dan Kedudukan Absolut Arbitrase Evolusi dari Pasal 615 Rv hingga UU 30/1999, serta prinsip bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang terikat perjanjian arbitrase.
• Sesi 18: Bentuk Arbitrase: Ad Hoc vs. Institusional Perbedaan antara arbitrase yang dibentuk khusus untuk satu kasus dengan arbitrase permanen yang dikelola lembaga (seperti BANI).
• Sesi 19: Lembaga Arbitrase di Indonesia Profil dan aturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI, dan BADAPEX.
• Sesi 20: Perjanjian Arbitrase: Pactum de Compromittendo Membahas klausul arbitrase yang dibuat sebelum sengketa timbul dan dimasukkan dalam kontrak pokok.
• Sesi 21: Akta Kompromis (Submission Agreement) Syarat dan isi perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi di depan notaris.
• Sesi 22: Validitas Klausul Arbitrase Prinsip keterpisahan (separability) di mana klausul arbitrase tetap sah meski perjanjian pokok batal/berakhir.

Bagian V: Hukum Acara dan Persidangan Arbitrase

• Sesi 23: Arbiter: Persyaratan dan Kode Etik Syarat menjadi arbiter (pengalaman minimal 15 tahun), integritas, serta larangan bagi pejabat peradilan.
• Sesi 24: Penunjukan, Pengangkatan, dan Hak Ingkar Mekanisme pemilihan arbiter tunggal atau majelis, serta prosedur penolakan arbiter jika ada keraguan atas netralitasnya.
• Sesi 25: Tahap Pra-Persidangan Arbitrase Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon, jawaban termohon, serta pendaftaran perkara pada lembaga arbitrase.
• Sesi 26: Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Aturan persidangan tertutup, penggunaan bahasa, pemeriksaan saksi/ahli, dan pemeriksaan setempat.
• Sesi 27: Putusan Arbitrase dan Kekuatan Hukumnya Penyusunan putusan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta sifatnya yang final and binding.

Bagian VI: Pasca-Putusan dan Perkembangan Modern

• Sesi 28: Pendaftaran, Eksekusi, dan Pembatalan Putusan Tata cara pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri, permohonan perintah pelaksanaan (eksekuatur), serta alasan terbatas pembatalan putusan (tipu muslihat/dokumen palsu).
• Sesi 29: Arbitrase Internasional dan Konvensi New York 1958 Mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia melalui PN Jakarta Pusat.
• Sesi 30: Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dan Online Dispute Resolution (ODR) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta inovasi hukum acara arbitrase modern secara daring (e-arbitration).