034-Hukum Cyber-Jawaban Pertanyaan Video Nomor 6-Yurisdiksi Negara di Siber

Yurisdiksi teritorial tradisional tidak akan menjadi usang sepenuhnya, namun ia sedang mengalami krisis relevansi.

1. Transformasi Yurisdiksi: Dari Fisik ke Fungsional
Dahulu, hukum terpaku pada batas tanah dan air (teritorialitas). Di era siber, yurisdiksi tradisional dipaksa berevolusi menjadi yurisdiksi fungsional. Negara kini tidak lagi bertanya "Di mana pelakunya duduk?", melainkan "Di mana dampak kejahatannya dirasakan?".

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 2 UU ITE adalah manifestasi nyata dari asas ekstrateritorial ini. Selama tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional atau warga negara Indonesia, hukum kita mengklaim hak untuk mengadili, meski pelakunya berada di belahan bumi lain. Namun, kedaulatan ini seringkali hanya bersifat klaim di atas kertas jika tidak didukung oleh kemampuan pelacakan digital yang presisi.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Lintas Negara
Mengadili pelaku internasional adalah permainan birokrasi yang lambat namun mematikan. Ada tiga pilar utama yang menggerakkan mesin ini:

    Mutual Legal Assistance (MLA): Ini adalah prosedur formal untuk "meminjam" kedaulatan negara lain demi mendapatkan bukti digital atau penyitaan aset.
    Red Notice Interpol: Digunakan untuk membatasi ruang gerak pelaku di tingkat global, menjadikannya target di 190+ negara anggota.
    Ekstradisi: Langkah terakhir yang paling politis, di mana satu negara menyerahkan pelaku ke negara lain berdasarkan perjanjian timbal balik.

Hambatan utamanya tetaplah "Safe Havens"—negara-negara yang secara sengaja atau tidak, memberikan perlindungan bagi pelaku siber karena ketiadaan perjanjian kerja sama diplomatik.

3. Arsitektur Regulasi Penipuan Kartu Kredit
Regulasi perbankan bekerja dengan prinsip pembagian risiko. Otoritas (BI/OJK) mewajibkan standar teknologi seperti chip EMV dan OTP untuk menekan probabilitas terjadinya fraud.

Secara hukum, jika terjadi transaksi ilegal, beban pembuktian biasanya berada di tangan penyedia jasa. Bank harus bisa membuktikan bahwa sistem mereka aman. Jika tidak, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Namun, regulasi ini memiliki celah jika kerugian disebabkan oleh kelalaian fatal nasabah (seperti memberikan akses OTP), yang dalam logika sistem dianggap sebagai "persetujuan transaksi".

4. Tantangan AI Peretas dan Atribusi Hukum
Kasus AI yang melakukan peretasan secara mandiri menciptakan kekosongan hukum subjek. Karena AI belum dianggap sebagai person hukum (legal person), maka tuntutan hukum akan ditarik mundur ke aktor di belakangnya: Pengembang (Developer), Pemilik (Owner), atau Operator.

Masalah terbesar di sini adalah Atribusi. Dalam intelijen siber, menghubungkan satu baris kode atau satu alamat IP ke satu identitas manusia nyata adalah proses yang sangat kompleks. Seringkali, negara hanya mampu menindak "peralatan" atau "server"-nya saja, sementara aktor intelektualnya tetap tidak tersentuh di balik tabir anonimitas.

Sistem hukum saat ini sedang berupaya mengejar kecepatan teknologi melalui kolaborasi multilateral. Tanpa sinkronisasi regulasi antarnegara, kejahatan siber akan selalu menemukan celah di sela-sela perbatasan kedaulatan yang kaku. (034)