Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

 Berikut adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara lengkap untuk 30 sesi pertemuan, mencakup aspek teoretis hingga aplikasi praktis berdasarkan sumber-sumber hukum di Indonesia.

---

IDENTITAS MATA KULIAH

• Nama Mata Kuliah: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
• Bobot: 3 - 4 SKS
• Deskripsi Singkat: Mata kuliah ini membahas secara komprehensif prinsip dasar, norma, dan kebijakan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara. Cakupan pembelajaran meliputi sejarah, hubungan industrial, perjanjian kerja, pengupahan, perlindungan tenaga kerja, hingga penyelesaian perselisihan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK)

1. Memahami prinsip dasar dan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk hubungan kerja, jenis perjanjian kerja, dan norma ketenagakerjaan.
3. Mengevaluasi kebijakan perlindungan hukum, pengupahan, dan jaminan sosial.
4. Menguasai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahap bipartit hingga litigasi di PHI.

---

MATRIKS RENCANA PEMBELAJARAN (30 SESI)

Sesi	Topik Bahasan	Deskripsi Materi & Referensi
1	Pendahuluan & Kontrak Kuliah	Gambaran umum, istilah (buruh, pekerja, pengusaha, majikan), dan tata tertib perkuliahan.
2	Pengertian & Ruang Lingkup	Definisi hukum perburuhan menurut para ahli (Imam Soepomo, Molenaar, Levenbach) dan ruang lingkupnya.
3	Sejarah Hukum Perburuhan I	Perkembangan masa kolonial (Rodi, Romusha, Poenale Sanctie) hingga kemerdekaan.
4	Sejarah Hukum Perburuhan II	Era Orde Baru hingga era Reformasi dan lahirnya UU No. 13 Tahun 2003.
5	Sifat & Hakikat Hukum	Sifat ganda (publik dan privat), hukum yang mengatur (fakultatif), dan memaksa (imperatif).
6	Asas, Subjek, & Objek Hukum	Asas keterpaduan, subjek (pekerja, pengusaha, organisasi), dan objek hukum ketenagakerjaan.
7	Sumber Hukum Ketenagakerjaan	Sumber materiil (Pancasila) dan formil (Undang-Undang, PP, Perjanjian, Putusan PHI).
8	Kebijakan & Perencanaan TK	Perencanaan tenaga kerja makro/mikro dan informasi ketenagakerjaan.
9	Kesempatan & Perlakuan Sama	Hak atas perlakuan adil tanpa diskriminasi (SARA, gender, politik).
10	Pelatihan & Kompetensi Kerja	Penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi.
11	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan penempatan di dalam dan luar negeri serta perlindungan TKI.
12	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Syarat, prosedur RPTKA, dan batasan jenis pekerjaan untuk TKA pasca UU Cipta Kerja.
13	Hubungan Kerja I: Unsur & Sifat	Analisis tiga unsur hubungan kerja: Pekerjaan, Upah, dan Perintah.
14	Hubungan Kerja II: PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Syarat sah, jangka waktu (maksimal 5 tahun), dan uang kompensasi.
15	Ujian Tengah Semester (UTS)	Evaluasi teori dasar hingga sesi 14.
16	Hubungan Kerja III: PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan masa percobaan (probation).
17	Alih Daya (Outsourcing)	Regulasi alih daya pasca UU Cipta Kerja, pembatasan jenis pekerjaan, dan perlindungan hak pekerja.
18	Serikat Pekerja & Org. Pengusaha	Peran, fungsi, dan kebebasan berserikat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000.
19	Peraturan Perusahaan (PP)	Syarat pembuatan, pengesahan, dan masa berlaku peraturan perusahaan.
20	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Mekanisme negosiasi kolektif antara serikat pekerja dan pengusaha.
21	Kebijakan Pengupahan I	Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Upah Minimum (UMP/UMK), dan peran Dewan Pengupahan.
22	Kebijakan Pengupahan II	Struktur dan skala upah, komponen upah (pokok & tunjangan), serta upah lembur.
23	Waktu Kerja, Istirahat, & Cuti	Pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti haid.
24	Perlindungan K3 & Jaminan Sosial	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP, JKP).
25	Perlindungan Khusus	Perlindungan bagi pekerja anak, perempuan (malam hari), dan penyandang disabilitas.
26	PHK I: Alasan & Prosedur Etis	Alasan sah PHK, larangan PHK sepihak, dan mekanisme perundingan (etika & keadilan).
27	PHK II: Hak Akibat PHK	Perhitungan uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021.
28	Perselisihan Hubungan Industrial	Analisis 4 jenis perselisihan: Hak, Kepentingan, PHK, dan Antar Serikat.
29	Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	Mekanisme Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase menurut UU No. 2 Tahun 2004.
30	Litigasi & Simulasi PHI	Prosedur di Pengadilan Hubungan Industrial, eksekusi putusan, dan Ujian Akhir Semester (UAS).

---

DAFTAR REFERENSI UTAMA

1. Undang-Undang:
   • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   • UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
   • UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
   • UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
2. Peraturan Pemerintah:
   • PP No. 35 Tahun 2021 (PKWT, Outsourcing, PHK).
   • PP No. 36 Tahun 2021 jo. PP No. 51 Tahun 2023 (Pengupahan).
3. Buku Ajar:
   • Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
   • Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja.
   • Muhamad Azhar, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan.