Yurisdiksi tradisional masih dapat bertahan di era siber, tetapi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Pada dasarnya, yurisdiksi tradisional didasarkan pada wilayah teritorial suatu negara, sedangkan di dunia siber suatu tindakan dapat melibatkan banyak negara sekaligus, seperti pelaku, server, dan korban yang berada di tempat berbeda. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks.
Meskipun begitu, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas digital yang berdampak pada kepentingannya, termasuk melalui penerapan hukum ekstrateritorial dan kerja sama internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan era digital agar yurisdiksi tetap efektif dalam menghadapi kejahatan siber dan sengketa online.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.