Berdasarkan materi yang tersedia dalam sumber-sumber yang Anda berikan, berikut adalah kumpulan 30 sesi materi yang disusun secara sistematis untuk topik Hukum Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan:
Bagian 1: Konsep Dasar dan Teori Hukum Jaminan
- Sesi 1: Pengantar Hukum Jaminan: Istilah, pengertian, serta kedudukan hukum jaminan dalam tata hukum Indonesia.
- Sesi 2: Teori Tujuan Hukum dalam Jaminan: Analisis teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks lembaga jaminan.
- Sesi 3: Penggolongan dan Jenis Jaminan: Jaminan umum (Pasal 1131 KUHPerdata) vs jaminan khusus, jaminan kebendaan vs jaminan perorangan.
- Sesi 4: Perjanjian Pokok dalam Jaminan: Analisis perjanjian pinjam-meminjam uang dan perjanjian kredit sebagai dasar lahirnya jaminan.
- Sesi 5: Syarat Sah Perjanjian Jaminan: Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam pembuatan akta jaminan.
- Sesi 6: Asas-Asas Hukum Jaminan Kebendaan: Prinsip spesialitas, publisitas, ondeelbaarheid (tidak dapat dibagi-bagi), dan droit de preference.
Bagian 2: Hukum Jaminan Fidusia
- Sesi 7: Sejarah dan Konsep Filosofis Fidusia: Perkembangan dari hukum Romawi (Fiducia Cum Creditore) hingga yurisprudensi FEO di Indonesia.
- Sesi 8: Dasar Hukum UU No. 42 Tahun 1999: Ruang lingkup, latar belakang pembentukan, dan status hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- Sesi 9: Objek Jaminan Fidusia: Benda bergerak berwujud/tak berwujud dan bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- Sesi 10: Hak Cipta sebagai Objek Fidusia: Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terkait penjaminan kekayaan intelektual.
- Sesi 11: Subjek Jaminan Fidusia: Kedudukan hukum Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur).
- Sesi 12: Pembebanan Jaminan Fidusia: Tata cara pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara notariil.
- Sesi 13: Pendaftaran Jaminan Fidusia: Prosedur pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk lahirnya hak kebendaan.
- Sesi 14: Sistem Administrasi Fidusia Online: Implementasi pendaftaran secara elektronik sesuai SE Dirjen AHU.
- Sesi 15: Kedudukan Kreditur Preferen: Hak didahului bagi penerima fidusia dalam pelunasan utang.
- Sesi 16: Kedudukan Debitur dalam Penguasaan Objek: Analisis hak dan kewajiban debitur selama benda jaminan tetap dalam kekuasaannya.
- Sesi 17: Pengalihan dan Hapusnya Fidusia: Sebab-sebab hapusnya jaminan dan prosedur pencoretan/roya.
- Sesi 18: Eksekusi Jaminan Fidusia: Metode parate eksekusi, penjualan di bawah tangan, dan pelaksanaan titel eksekutorial.
- Sesi 19: Analisis Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Reinterpretasi frasa "kekuatan eksekutorial" dalam UU Jaminan Fidusia.
- Sesi 20: Konflik Norma dan Problem Eksekusi: Dampak Putusan MK terhadap praktik penarikan benda jaminan di lapangan.
Bagian 3: Hukum Hak Tanggungan
- Sesi 21: Konsep Dasar Hak Tanggungan: Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 sebagai pengganti Hipotek atas tanah.
- Sesi 22: Asas-Asas Hak Tanggungan: Droit de preference, droit de suite, spesialitas, publisitas, dan tidak dapat dibagi-bagi.
- Sesi 23: Objek dan Subjek Hak Tanggungan: Hak Milik, HGU, HGB, serta kewenangan PPAT dalam pembuatan akta.
- Sesi 24: Pendaftaran Hak Tanggungan: Mekanisme pendaftaran di Kantor Pertanahan dan penerbitan sertifikat.
- Sesi 25: Hak Tanggungan dan Roya Elektronik (HT-el): Transformasi layanan digital pada Kementerian ATR/BPN.
- Sesi 26: Eksekusi Hak Tanggungan: Prosedur melalui permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri dan proses lelang.
- Sesi 27: Penghapusan Hak Tanggungan: Mekanisme Roya manual dan roya elektronik setelah utang lunas.
Bagian 4: Perbandingan dan Kasus Terkait
- Sesi 28: Perbandingan Eksekusi Fidusia vs Hak Tanggungan: Analisis perbedaan syarat khusus setelah adanya Putusan MK.
- Sesi 29: Lembaga Jaminan Lain: Tinjauan singkat Gadai, Hipotek Kapal Laut, dan Resi Gudang sebagai alternatif pembiayaan.
- Sesi 30: Studi Kasus dan Problematika Jaminan: Analisis kasus nyata dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan.