Berikut adalah rancangan 30 sesi materi untuk mata kuliah Hukum dan Kepolisian yang disusun berdasarkan sumber-sumber kurikulum dan bahan ajar yang tersedia:
Bagian I: Fondasi Hukum dan Institusi Kepolisian
- Pengantar Hukum Kepolisian: Definisi hukum kepolisian sebagai cabang ilmu hukum, ruang lingkup, dan objek studinya.
- Sejarah dan Perkembangan Polri: Evolusi institusi kepolisian di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga era reformasi.
- Reformasi Kepolisian: Latar belakang filosofis pemisahan Polri dari ABRI dan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan: Analisis posisi Polri sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum di bawah Presiden.
- Fungsi Pemerintahan di Bidang Kepolisian: Penjabaran Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 terkait tugas pokok Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan.
- Keabsahan Tindakan Kepolisian: Dasar hukum dan legalitas setiap tindakan yang dilakukan anggota Polri dalam menjalankan wewenang jabatan.
- Polri dan Human Security: Peran Kepolisian dalam mendukung gagasan keamanan manusia dalam masyarakat madani.
Bagian II: Kebijakan Kriminal dan Penegakan Hukum
- Polri sebagai Penegak Hukum: Peran dan kedudukan Polri sebagai pintu gerbang dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).
- Kebijakan Kriminal (Criminal Policy): Integrasi antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal yang diterapkan Polri dalam penanganan kejahatan.
- Penegakan Hukum melalui Jalur Penal: Optimalisasi penggunaan jalur hukum pidana (represif) dalam penyelesaian perkara sesuai KUHAP.
- Strategi Non-Penal dan Tindakan Preventif: Upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan pembinaan masyarakat dan pencegahan dini.
- Perpolisian Masyarakat (Polmas): Strategi kemitraan antara Polri dan warga untuk memecahkan masalah sosial dan keamanan di lingkungan setempat.
- Kepolisian dalam Masyarakat Madani: Membangun hubungan yang harmonis dan demokratis antara polisi dan warga negara.
- Partisipasi dan Dukungan Masyarakat: Hak-hak masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian guna menciptakan ketertiban umum.
- Evaluasi dan Review Materi (Persiapan UTS): Pendalaman materi sesi 1-14.
Bagian III: Diskresi, Pengawasan, dan Penggunaan Kekuatan
- Ujian Tengah Semester (UTS): Evaluasi pemahaman teoritis dan dasar hukum.
- Konsep Diskresi Kepolisian: Landasan teoritis freies ermessen dan kewenangan bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum.
- Implementasi Diskresi menurut UU No. 2 Tahun 2002: Syarat, batasan, dan prosedur penggunaan hak diskresi oleh anggota di lapangan.
- Tolak Ukur Penilaian Diskresi: Kriteria objektivitas dan subjektivitas dalam mengukur ketepatan penggunaan diskresi oleh polisi.
- Analisis Penyalahgunaan Diskresi: Studi kasus mengenai penggunaan diskresi yang keliru dan dampaknya terhadap kepastian hukum.
- Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa): Sejarah, aturan hukum, dan urgensi pelibatan unsur keamanan masyarakat di era modern.
- Kebijakan Penggunaan Senjata Api: Prosedur tetap, landasan hukum, dan batasan penggunaan senjata api oleh anggota Polri.
- Prinsip Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian: Analisis Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan secara proporsional dan legal.
Bagian IV: Prosedur Hukum, Etika, dan Masa Depan Kepolisian
- Hukum Acara Pidana dalam Tugas Polri: Pendalaman proses penyelidikan dan penyidikan sesuai standar hukum formil.
- Administrasi dan Teknik Penyidikan: Pengelolaan berkas perkara, SP2HP, dan mekanisme penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.
- Etika Profesi Kepolisian (KEPP): Nilai-nilai etika, norma perilaku, dan ucapan yang diwajibkan atau dilarang bagi setiap anggota Polri.
- Penegakan Kode Etik dan Disiplin: Perbedaan antara mekanisme sidang disiplin dan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- Sidang Komisi Kode Etik Polri: Struktur organisasi komisi, tata cara persidangan, pengambilan putusan, dan pembuktian.
- Hak Banding dan Perlindungan Hukum Anggota: Prosedur banding dalam sidang etik serta perlindungan bagi bawahan yang menolak perintah atasan yang melawan hukum.
- Transformasi Polri dan Program Presisi: Strategi mewujudkan institusi Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui modernisasi teknologi dan manajemen SDM di era digital.