Materi Hukum Acara Peradilan Agama Islam

 Berikut adalah susunan 30 materi Hukum Acara Pengadilan Agama yang disusun secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, mencakup aspek teoretis hingga praktik modern:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Agama: Merupakan peraturan yang mengatur cara bertindak di muka pengadilan dan cara pengadilan menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum materiil Islam.
2. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Agama: Mempelajari eksistensi pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung.
3. Sumber-Sumber Hukum Acara: Meliputi UU No. 7 Tahun 1989 (dan perubahannya), HIR (untuk Jawa dan Madura), RBg (untuk luar Jawa dan Madura), serta yurisprudensi dan kitab-kitab fikih.
4. Asas Ketuhanan: Setiap putusan dan penetapan wajib dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmannirrahim" diikuti irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Asas Personalitas Keislaman: Menentukan bahwa pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan hubungan hukum yang melandasinya berdasarkan hukum Islam.
6. Asas Fleksibilitas (Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan): Pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang terjangkau.
7. Asas Hakim Pasif dan Aktif: Hakim bersifat pasif dalam menunggu inisiatif tuntutan, namun aktif dalam memberi bantuan kepada pencari keadilan untuk mencapai kebenaran.
8. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum: Sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain, seperti dalam perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup.
9. Kompetensi Absolut: Kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
10. Kompetensi Relatif: Kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum atau daerah kedudukan pengadilan, biasanya merujuk pada tempat tinggal tergugat (actor sequitor forum rei).
11. Gugatan (Contentious): Surat yang diajukan penggugat yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih.
12. Permohonan (Voluntaire): Surat tuntutan hak perdata oleh satu pihak (pemohon) yang bersifat kepentingan sepihak tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.
13. Identitas Para Pihak (Persona Standi in Judicio): Syarat formil yang memuat nama lengkap, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal penggugat maupun tergugat.
14. Posita (Fundamentum Petendi): Uraian mengenai fakta-fakta kejadian dan hubungan hukum yang menjadi dasar pengajuan tuntutan.
15. Petitum (Tuntutan): Rincian mengenai hal-hal yang diminta oleh penggugat agar ditetapkan atau diputuskan oleh hakim.
16. Prosedur Pendaftaran Perkara: Meliputi penyerahan surat gugatan/permohonan di meja pertama dan pembayaran panjar biaya perkara.
17. Panjar Biaya Perkara dan SKUM: Penaksiran biaya proses yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar yang harus dilunasi melalui bank yang ditunjuk.
18. Layanan Prodeo: Pemberian izin berperkara secara cuma-cuma bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
19. Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang: Langkah Ketua Pengadilan dalam menentukan hakim yang memeriksa perkara serta penentuan tanggal dimulainya persidangan.
20. Pemanggilan Para Pihak (Relass): Mekanisme resmi yang dilakukan juru sita untuk memanggil pihak berperkara agar hadir di persidangan.
21. Mediasi di Pengadilan: Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa melalui prosedur mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
22. Jawaban, Eksepsi, dan Rekonvensi: Tanggapan tergugat terhadap gugatan, yang dapat berupa bantahan formal (eksepsi) maupun gugatan balik (rekonvensi).
23. Replik dan Duplik: Proses jawab-menjawab tertulis antara penggugat (replik) dan tergugat (duplik) untuk mempertegas posisi masing-masing dalam sengketa.
24. Sistem Pembuktian: Proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum.
25. Alat-Alat Bukti: Meliputi surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.
26. Putusan dan Penetapan Hakim: Produk hukum pengadilan yang mengakhiri perkara, baik bersifat deklaratoir (menyatakan) maupun konstitutif (menciptakan hukum baru).
27. Putusan Sela: Putusan yang dijatuhkan hakim sebelum memeriksa pokok perkara, misalnya mengenai kewenangan mengadili.
28. Upaya Hukum: Mekanisme bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan, meliputi Banding ke PTA, Kasasi ke Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali (PK).
29. Penyitaan (Beslag): Tindakan menjamin hak melalui penjagaan harta kekayaan tergugat oleh pengadilan agar tidak dipindahtangankan selama proses perkara.
30. Eksekusi dan Modernisasi (e-Court): Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta penerapan administrasi perkara secara elektronik.